Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasan. Namun, seringkali kita menyaksikan bagaimana sebuah aksi protes, yang seharusnya berlangsung damai, berujung pada tindakan vandalisme publik. Perusakan fasilitas umum seperti rambu lalu lintas, halte bus, pagar pembatas, atau bahkan gedung, seringkali menjadi pemandangan miris yang diakibatkan oleh ulah oknum tidak bertanggung jawab.

Fenomena protes berujung perusakan fasilitas umum ini bukan sekadar insiden spontan. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pergeseran ini. Pertama, ketidakpuasan yang memuncak. Massa yang merasa aspirasi mereka tidak didengarkan, atau bahkan dilecehkan, dapat dengan mudah terbawa emosi. Akumulasi kekecewaan ini menjadi “bahan bakar” yang siap menyala jika ada pemicu yang tepat.

Kedua, peran oknum provokator sangatlah signifikan. Oknum-oknum ini bisa berasal dari pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan, mendiskreditkan gerakan protes, atau memiliki agenda tersembunyi lainnya. Mereka seringkali menyusup ke dalam kerumunan, memancing emosi massa dengan ujaran kebencian, menyebarkan hoaks, atau memulai tindakan anarkis kecil yang kemudian diikuti oleh yang lain. Kehadiran provokator ini mengubah dinamika massa dari sekadar penyampai aspirasi menjadi kelompok yang destruktif.

Faktor psikologi massa juga tidak bisa diabaikan. Dalam kerumunan besar, individu cenderung kehilangan identitas personal (deindividuation). Mereka merasa anonim, sehingga keberanian untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial meningkat. Emosi seperti amarah dapat menular dengan cepat, dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh satu atau dua oknum dapat menyebar luas karena efek peniruan (contagion effect).

Dampak dari vandalisme fasilitas umum ini sangat merugikan masyarakat luas. Infrastruktur yang dibangun dengan dana pajak rakyat rusak, mengganggu pelayanan publik, dan membebani anggaran negara untuk perbaikan. Contohnya, kerusakan halte bus dapat menyulitkan pengguna transportasi umum, atau rambu lalu lintas yang rusak dapat membahayakan pengguna jalan. Selain kerugian material, vandalisme juga menciptakan rasa tidak aman di masyarakat dan merusak citra kota.

Untuk mencegah tindakan anarkis semacam ini, diperlukan pendekatan multidimensional. Pihak berwenang harus tegas menindak oknum provokator dan pelaku vandalisme. Namun, solusi jangka panjang juga melibatkan peningkatan saluran aspirasi yang efektif, komunikasi yang transparan antara pemerintah dan masyarakat, serta edukasi publik tentang pentingnya menjaga fasilitas umum dan etika berdemokrasi.