Penerbitan dan pengawasan buku-buku keagamaan adalah tugas krusial Kementerian Agama untuk memastikan isinya sesuai dengan ajaran yang benar dan tidak mengandung unsur provokatif. Peran ini sangat vital dalam menjaga kerukunan umat beragama dan stabilitas sosial. Buku keagamaan, sebagai sumber ilmu dan pedoman, harus mampu menyebarkan pesan damai dan toleransi, bukan perpecahan, memastikan literatur yang konstruktif.

Proses penerbitan dan pengawasan dimulai dari tahap peninjauan naskah. Tim ahli dari berbagai latar belakang keilmuan dan representasi agama dilibatkan untuk menilai isi buku. Mereka memeriksa apakah kontennya sejalan dengan prinsip moderasi beragama, tidak mengandung ujaran kebencian, atau ajaran sesat yang bisa meresahkan masyarakat, sehingga isi buku dapat diverifikasi kebenarannya.

Setiap buku keagamaan yang beredar di masyarakat harus memiliki izin atau rekomendasi dari Kementerian Agama. Ini adalah bentuk kontrol untuk mencegah penyebaran paham radikal atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penerbitan dan pengawasan ini bertujuan melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan, menjaga stabilitas ideologi bangsa.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap distribusi buku-buku keagamaan di toko-toko buku, pameran, atau platform online. Kementerian Agama bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak buku-buku yang melanggar ketentuan. Langkah ini penting untuk membatasi peredaran konten yang berpotensi memecah belah persatuan, memastikan peredaran yang aman.

Tantangan dalam penerbitan dan pengawasan buku keagamaan adalah kecepatan informasi di era digital. Buku-buku digital atau konten keagamaan yang beredar di media sosial seringkali luput dari pengawasan. Oleh karena itu, Kementerian Agama terus berinovasi dalam strategi pengawasan digital dan edukasi literasi media kepada masyarakat, mencari solusi adaptif yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Pentingnya kolaborasi dengan penerbit, penulis, dan organisasi keagamaan juga menjadi fokus dalam penerbitan dan pengawasan ini. Dialog konstruktif dijalin untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya moderasi beragama dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi keagamaan. Ini membangun kemitraan strategis yang kuat dan saling mendukung.

Meskipun fungsi penerbitan dan pengawasan ini terkadang dianggap sebagai sensor, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya paham ekstremisme. Ini adalah bentuk hadirnya negara dalam menjaga kualitas dan kebenaran ajaran agama yang disampaikan, demi kebaikan bersama seluruh masyarakat.

Edukasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri buku keagamaan yang baik dan terpercaya juga harus terus digalakkan. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memilih bacaan yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang menyesatkan. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah.