Gelombang penolakan Rohingya kembali terjadi di Aceh setelah kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya di beberapa wilayah pesisir. Aksi penolakan Rohingya kali ini bahkan diwarnai dengan aksi demonstrasi dan penolakan keras dari warga setempat yang merasa keberadaan para imigran tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Peristiwa ini terpantau intens terjadi sejak awal April 2025 di beberapa lokasi seperti Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie.

Pada Senin, 14 April 2025, misalnya, ratusan warga Desa Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, melakukan aksi demonstrasi di sekitar lokasi penampungan sementara imigran Rohingya. Mereka menuntut agar para imigran segera dipindahkan dari wilayah mereka. Alasan utama penolakan Rohingya ini beragam, mulai dari kekhawatiran akan beban sosial, ekonomi, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Koordinator aksi demonstrasi, Tgk. Usman Ali (45 tahun), dalam orasinya menyampaikan bahwa warga merasa semakin resah dengan keberadaan imigran Rohingya yang jumlahnya terus bertambah. “Kami bukan tidak punya hati, tapi keberadaan mereka semakin membebani. Bantuan dan perhatian lebih banyak tercurah kepada mereka, sementara kami juga memiliki permasalahan sendiri,” ujarnya di hadapan massa.

Pihak kepolisian dari Polres Aceh Utara yang berjaga di lokasi berupaya menenangkan massa dan melakukan mediasi. Kapolres Aceh Utara, AKBP Deden Heksaputera, S.I.K., melalui Kabag Ops Kompol Ahmadi, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya memahami aspirasi masyarakat dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti UNHCR dan pemerintah daerah, untuk mencari solusi terbaik. “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. Kami akan menampung semua aspirasi dan mencari jalan keluarnya,” jelas Kompol Ahmadi.

Fenomena penolakan Rohingya di Aceh bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, gelombang penolakan serupa juga muncul dengan alasan yang hampir sama. Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait terus berupaya mencari solusi yang humanis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain juga mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat.

Isu pengungsi Rohingya memang menjadi persoalan kompleks yang melibatkan aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNHCR, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak. Sementara itu, gelombang penolakan dari warga Aceh menunjukkan adanya kebutuhan untuk komunikasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai penanganan pengungsi.